Tahun lalu pemerintah telah menerbitkan aturan terkait moratorium pembangunan

Sumber lain yang merupakan eksekutif di salah satu bank global mengatakan “Adaro membahas pembiayaan dengan kami, tetapi kami telah berjanji untuk berhenti mendanai bisnis yang terkait dengan batu bara. [Proyek ini] termasuk dalam kategori itu.”

Hal ini karena terdapat proyek pembangunan PLTU batu bara 2,2 GW dalam proyek yang dilabeli hijau tersebut.

Tahun lalu pemerintah telah menerbitkan situs slot deposit dana aturan terkait moratorium pembangunan PLTU baru lewat Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 tahun 2022. Namun memberikan sejumlah pengecualian termasuk bagi yang masuk dalam proyek strategis nasional seperti proyek Green Industrial Park milik Adaro di Kalimantan Utara.

DBS dan bank lain telah berjanji untuk menghentikan pendanaan induk Adaro Energy sebagai bagian dari komitmen perubahan iklim.

Adaro juga dikabarkan telah mendekati bank-bank Eropa lainnya seperti BNP Paribas, ING dan Commerzbank untuk pinjaman.

Melihat Manfaat Pengelolaan Dana Haji RI-Malaysia, Mana Lebih Besar?

Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu untuk tahun ini. Jumlah ini menjadi angka tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan seperti Malaysia.
Negeri Jiran itu hanya mendapatkan kuota 31.600 jemaah setiap tahunnya. Secara persentase, Indonesia mendapatkan kuota sekitar 12 persen dari total seluruh jemaah haji.

Selama ini, dengan peminat haji yang berlimpah namun kuota terbatas, pemerintah harus menetapkan daftar tunggu jemaah haji. Para calon jemaah diminta untuk memberikan setoran awal sekitar Rp25 juta.

Mengutip dari buku Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH, pada 2017 saja calon jemaah yang telah membayar setoran awal terdapat 4,2 juta orang.

Hingga akhir 2017, dana setoran awal yang dikumpulkan ini dikelola oleh Kementerian Agama. Artinya, Kemenag tidak hanya mengatur perjalanan haji namun juga pengelolaan dana milik jemaah.

Namun, sejak keluarnya Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 mengenai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dibentuklah badan hukum publik yang mengelola dana haji. Badan itu bertanggung jawab pada presiden melalui menteri.